Utang RI Makin Ugal-ugalan, Politikus Demokrat Soroti Pemerintah Terlalu Memaksa Bangun Ibu Kota Baru

progresifjaya.id, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan mengenai posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia bertambah sebesar 422,6 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp6.189,39 triliun.

Per Februari 2021 angka tersebut tumbuh sebesar empat persen (yoy), pada bulan sebelumnya pertumbuhan tercatat 2,7 persen.

Berdasarkan hal tersebut, politikus Partai Demokrat Yan Harahap  menyorotinya. Pasalnya utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan yang dinilai semakin membengkak.

Yan Harahap menyoroti perihal utang luar negeri Indonesia yang hampir menyentuh angka Rp6.200 triliun ini melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap.

Yan Harahap menilai bahwa utang Indonesia semakin ugal-ugalan, dirinya juga menyatakan bahwa Indonesia lupa diri.

Menurutnya, kemampuan Indonesia dalam membayar utang masih terbilang rendah.

“Utangnya makin ugal-ugalan. Makin kalap. Kemampuan bayar rendah,” tutur Yan Harahap dikutip dari cuitannya.

Dirinya juga melihat bahwa gengsi dari Indonesia ini sangat tinggi. Pasalnya pemerintah saat ini hendak membangun ibu kota barunya.

Menurut Yan Harahap, pembangunan ibu kota baru Indonesia ini dapat dikatakan terlalu memaksa. Yang mana hanya seolah supaya terlihat memiliki legacy.

“Udah gitu gengsinya tinggi. Maksa pengen bangun ibu kota baru biar terlihat mentereng dan terlihat punya legacy,” ungkap Yan Harahap.

Pemerintah mengumumkan niat seriusnya melalui rilisan pradesain bangunan ibu kota baru yang mana ketika Indonesia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19.

Akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini juga berbuntut pada terperosoknya ekonomi Indonesia.

Yan Harahap mengatakan bahwa pemerintah dalam membangun ibu kota barunya seolah tak memperdulikan aspek perekonomian Indonesia yang saat ini sedang terpuruk akibat Covid-19.

“Tak peduli ekonomi masih morat-marit, akibat Covid,” kata Yan Harahap.

Klaim Rasio Utang Stabil

Sebelumnya dikutip dari Antara, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan utang luar negeri pemerintah tumbuh 4,6 persen dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8 persen.

Hal ini disebabkan seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I-2021.

Sejatinya, peningkatan utang ini untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2021 melalui pendanaan dari dalam dan luar negeri dengan mengutamakan utang tenor menengah-panjang dan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko.

Adapun pemanfaatan utang ini untuk mendukung belanja prioritas antara lain pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen).

Ada pula dari sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).

“Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dolar AS,” kata Erwin Haryono.

Sementara itu Erwin Haryono menuturkan utang luar negeri swasta tetap didominasi utang jangka panjang dengan pertumbuhan mencapai 3,4 persen, meningkat dibandingkan dengan Januari 2021 sebesar 2,5 persen.

Secara keseluruhan, menurut dia, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen.

Editor: Hendy

Sumber: Pikiran Rakyat

Bagikan Berita Ini: