Soal Penanggulangan Banjir & Infrastruktur Jalan Jadi Aspirasi Reses DPRD Pandeglang

progresifjaya.id, PANDEGLANG –  Kegiatan reses ke 2 anggota DPRD Pandeglang, Riza Juli, S.Sos dari Fraksi Golkar yang turun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Pandeglang Selatan yaitu Kecamatan Panimbang, Sobang, Cigeulis, Cibaliung, Cimanggu, Cibitung dan Sumur.

“Secara umum keluhan masyarakat yang disampaikan dalam agenda adalah persoalan inprastruktur jalan, terutama jalan kabupaten dan provinsi di Wilayah Pandeglang yang masih kondisinya memperihatinkan memang,” ungkap Riza Juli, S.Sos., kepada media, disela-sela kegiatan resesnya, Selasa (23/03/21).

Menurut Riza, seperti keluhan atau aspirasi warga Kecamatan Cigeulis, Cibitung, Cibaliung dan Cimanggu berharap percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan poros desa oleh Pemkab Pandeglang.

Diketahui saat ini selama pandemi covid-19, anggaran terfokus untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 tersebut.

“Semua aspirasi yang disampaikan pada saat reses kita akan perjuangkan agar menjadi program pembangunan oleh Pemkab Pandeglang. Semua kita inventarisir dan akan disampaikan dalam laporan hasil reses ke 2 nanti agar menjadi program Skala Prioritas Pembangunan di tahun 2022 mendatang,” tandas Riza.

Sedangkan, lanjut Riza, untuk masyarakat di Kecamatan Sobang yang merupakan daerah rawan banjir luapan dari Sungai Cilatak mendesak Pemkab Pandeglang melakukan normalisasi dan naturalisasi.

Hal ini, menurutnya, dalam upaya untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di wilayah aliran Sungai Cilatak tersebut.

Karena menurut warga Desa Cimanis dan Pangkalan, ia menjelaskan, Bupati pernah berjanji akan melakukan normalisasi Sungai Cilatak itu.

“Jadi berkaitan dengan permasalahan banjir yang menjadi topik aspirasi yang hingga saat ini belum dapat direalisasikan, Insya Allah akan kita sampaikan nanti di paripurna agar menjadi program skala prioritas,” katanya lagi.

Menurut Riza, untuk mèngantisipasi penanggulangan banjir di wilayah Pandeglang Selatan, perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyebab utama banjir itu.

“Untuk banjir tentunya masih perlu ada kajian lebih lanjut. Yang jelas pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

Penulis: Dede