Ilma Fatwa Minta APH Ungkap Dugaan Penyimpangan Bantuan MDT dan Ponpes di Pandeglang

progresifjaya.id, PANDEGLANG – Aktivis muda asal Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Ilma Fatwa menyoroti terkait dugaan adanya penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Covid-19 untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Muawanah di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, yang kini melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang.

Atas nama Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang, Ilma Fatwa mendesak aparat penegak hukum yakni Polres dan Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk segera menangani dugaan penyimpangan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) MDT dan Bantuan Ponpes di Pandeglang.

Menurutnya, pada peristiwa pengambilan dana BOP Covid-19 oleh pihak lain pada saat di bank dimungkinkan karena tidak adanya proses verifikasi terlebih dahulu.

“Saya berbicara lebih global. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Pandeglang Agus Salim tentunya harus tahu hal ini,” ucapnya saat dikonfirmasi dikediamannya, Rabu (20/1/21).

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, kontrol sosial dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum di bawah saja.

Karena menurutnya yang perlu dipermasalahkan dan dititik beratkan adalah kurangnya fungsi pengawasan dari Kemenag Pandeglang.

“Sebagai contoh kok bisa-bisanya sih dana BOP Covid-19 untuk MDT Muawanah Cigeulis bisa diambil oleh pihak lain? Ini artinya evaluasinya kurang, jadi siapa yang salah?”katanya mempertanyakan.

Dalam hal ini ada masalah yang harus lebih dititikberatkan, “Cari aktor intelektualnya siapa? ini akibat dari salah siapa? Tidak kerjanya siapa? Pengawasnya siapa? Itu masalahnya,” imbuhnya. 

Nah, sambungnya, persoalan di Cigeulis itu hanya sebagian kecil, karena masyarakat juga lebih tahu bahwa pusat pendidikan pesantren di Pandeglang itu ada di Menes.

“Kenapa banyak pesantren malah di Cigeulis? Berarti ini kan fiktif. Kalau di Menes itu nggak ada yang berani buat data fiktif begitu,” tandasnya.

Sementara Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten H Endang M.Pd.I., saat dikonfirmasi melalui telepon genggam belum memberikan tanggapan.

Penulis: R. Rencong

Bagikan Berita Ini: